Bupati Lantik dan Mengambil Sumpah Pimpinan Ahli Pratama

Bupati Lantik dan Mengambil Sumpah Pimpinan Ahli Pratama

DINSOS.DOMPUKAB.GO.ID – Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Drs. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH (HBY-Arif) kembali melakukan mutasi terhadap 6 pejabat Eselon II, dan 269 pejabat Eselon III & IV di lingkup Pemkab Dompu Selasa, (7/01/2020)

Pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Bupati HBY tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), ketua Pengadilan Negeri dan Sekda Dompu. Asisten Lingkup Setda, Staf Ahli Lingkup Setda, para kepala adan/Dinas/Setwan/Kantor Lingkup Pemkab Dompu, para Kabag Lingkup Setda, Camat dan Lurah se-Kabupaten Dompu juga, Ketua Tim Penggerak PKK dan ketua Dharma Wanita Persatuan Dompu.

Mutasi malam ini disebut-sebut sebagai mutasi pamungkas (terakhir) yang dilakukan pemimpin Dana Nggahi Rawi Pahu Periode 2016-2021 itu. Khususnya mutasi pejabat Eselon II. Kegiatan itu akan berlangsung di Aula Pendopo Bupati.

Disebut-sebut mutasi terakhir, karena Rabu, 8 Januari 2020 merupakan batas terakhir bagi Bupati, Walikota dan Gubernur yang daerahnya menjadi bagian Pilkada “serentak” 2020 ini.

Sesuai ketentuan, enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah Pilkada, kepala daerah bersangkutan dilarang melakukan mutasi. Jika tetap melaksanakan, terancam pidana dan denda.

Dari sejumlah pejabat yang dilantik adalah 7 orang menduduki jabatan Eselon II, 74 orang menduduki jabatan Eselon III dan 195 orang mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Eleson !V.
Diantara mereka yang diambil sumpah jabatannya sebagai Eselon II

1. Drs. Gaziamansyuri Asisten Administrasi Sekretariat Daerah,
2. Drs. Abdul Haris Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan,
3. Drs. Rifaid M.Pd Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
4. Abdul Syahid SH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
5. Jufri ST, M.Si Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah,
6. Ilham SP Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan,
7. Burhan SH, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum Pilitik Sarana dan Prasarana.